FINANSIALTODAY.COM — Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatra Barat memperkuat strategi mitigasi risiko inflasi dengan mendorong kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga. Inflasi tahunan Sumbar tercatat 3,76% (yoy) pada Agustus 2026, masih di atas kisaran sasaran nasional 2,5%±1%.
Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting TPID Sumbar. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Yozarwardi Usama Putera, menilai penguatan pengendalian inflasi diperlukan untuk menghadapi potensi gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, hingga kendala distribusi.
"Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat KAD antara daerah surplus dan daerah defisit," kata Yozarwardi, Jumat (18/9/2026).
Sentra Pangan Jadi Modal Utama
Sumbar memiliki sejumlah titik produksi pangan strategis. Sentra bawang merah nasional berada di Alahan Panjang, Solok, sementara beras premium juga diproduksi dari wilayah ini.
"Sumbar ini memiliki banyak titik-titik produksi pangan. Sentra bawang merah nasional ada di Alahan Panjang, Solok, dan beras premium ada di Sumbar juga. Jadi adanya kekuatan pangan di daerah-daerah ini, bisa dikuatkan kerja samanya," tegasnya.
Pemprov Sumbar juga memantau kinerja kabupaten dan kota dalam pengendalian inflasi. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kota Padang Panjang dinilai responsif. Adapun Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam aktif melaksanakan operasi pasar.
Tekanan Inflasi Mulai Mereda di Triwulan III
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menyebut pengendalian inflasi perlu memperhitungkan perkembangan ekonomi global. Peningkatan tensi geopolitik berpotensi menekan harga energi dan nilai tukar, yang pada akhirnya berdampak ke harga barang dan jasa di daerah.
Pada triwulan II/2026, tekanan inflasi Sumbar sempat meningkat. Pemicunya kenaikan harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di sejumlah sentra hortikultura. Tekanan juga datang dari kelompok transportasi seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara.
"Sekarang memasuki triwulan III/2026, tekanan inflasi mulai mereda," jelas Majid.
Rincian Inflasi Sumbar per Agustus 2026
- Inflasi tahunan: 3,76% (yoy)
- Inflasi bulanan: 0,18% (mtm)
- Inflasi tahun kalender: 1,23% (ytd)
Perbaikan pasokan sejumlah komoditas pangan menopang penurunan tekanan inflasi. Bawang merah, misalnya, pasokannya membaik seiring peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Meski tekanan mulai menurun, TPID menilai pengendalian harga tetap perlu diakselerasi di seluruh kabupaten dan kota. Tujuannya agar inflasi Sumbar kembali ke kisaran sasaran nasional 2,5%±1%.
Skema B2B untuk Hubungan Dagang Berkelanjutan
TPID Sumbar mendorong KAD berbasis business-to-business. Skema ini mempertemukan produsen di daerah surplus dengan off-taker atau pembeli di daerah yang defisit pasokan.
"Jadi untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi, TPID Sumbar mendorong KAD berbasis business-to-business (B2B). Skema ini diarahkan untuk mempertemukan produsen di daerah surplus dengan off-taker atau pembeli di daerah yang mengalami defisit pasokan," sebutnya.
Majid menilai business matching tidak hanya untuk penanganan kenaikan harga saat gejolak, tetapi juga membangun hubungan perdagangan antardaerah yang lebih berkelanjutan. Stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi ketersediaan produksi, kelancaran distribusi, serta kemampuan daerah menghubungkan sentra produksi dengan wilayah konsumen.
"Ke depan, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan," tutupnya.
