FINANSIALTODAY.COM — Presiden Prabowo Subianto mengungkap Indonesia kehilangan US$ 908 miliar atau sekitar Rp 15.000 triliun akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing selama 34 tahun, periode 1991 hingga 2024. Kerugian itu disebut berasal dari laporan ekspor yang tidak sesuai dengan volume barang sebenarnya. Pemerintah pun menyiapkan pengendalian ekspor komoditas strategis lewat skema satu pintu.
Prabowo memaparkan temuan tersebut dalam wawancara bersama media di Hambalang, Bogor, pada 6 September 2026. Ia menyebut angka kerugian itu sebagai salah satu kebocoran terbesar yang ingin ditutup pada masa pemerintahannya.
Menurut Prabowo, modus utamanya adalah pelaporan volume ekspor yang lebih kecil dari realisasi. Ia mencontohkan eksportir yang mengirim 100 ton barang, tetapi hanya mencatatkan 50 ton dalam dokumen perdagangan.
Modus Laporan Palsu dan Pemindahan Nilai
"Saya juga katakan, selama ini, ya, 30 tahun lebih kekayaan kita, menurut saya, diselewengkan oleh praktik under-invoicing, ya. Dan transfer pricing...Intinya adalah laporan palsu. Jadi dia ekspornya 100 ton, dilaporkannya 50 ton. Ini kita hilang uang banyak sekali. Dalam 34 tahun, kita hilang US$ 908 miliar dolar, Rp 15.000 triliun," ujar Prabowo.
Ia menilai praktik tersebut membuat negara kehilangan devisa dan penerimaan secara berulang setiap tahun. Prabowo memperkirakan potensi kehilangan mencapai US$ 30 miliar per tahun bila tidak ada tindakan.
"Terus terang aja saya merasa ya bahwa kita telah banyak kehilangan momentum, kehilangan uang. Nah, ini yang saya sebetulnya ingin segera menutup kebocoran-kebocoran itu. Itu yang saya inginkan ya. Tapi kita sudah ambil langkah-langkah strategis," kata Prabowo.
Jejak Pembahasan Sebelum Kebijakan Diambil
Prabowo mengaku telah memaparkan persoalan ini ke sejumlah forum sebelum kebijakan pengendalian ekspor diputuskan. Ia menyebut pernah melapor ke MPR dan DPR pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Sekitar 10 hari sebelum laporan itu, Prabowo mengumpulkan sejumlah pihak dan meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperluas. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta beberapa anggota.
"Ada beberapa penasihat ekonomi saya hadir dan di situ saya paparkan yang tadi slide-slide tadi itu under invoicing, transfering kan begitu," ujar Prabowo.
Ia lalu mempertanyakan apakah praktik tersebut akan dibiarkan berlanjut. Menurut Prabowo, seluruh pihak yang hadir sepakat kebocoran itu tidak boleh diteruskan.
"Saya bilang, 'Bagaimana apa yang harus kita lakukan ini? Apa ini mau kita biarkan kita teruskan? Kalau teruskan ya kita tahun depan hilang lagi US$ 30 miliar. Tahun depannya kan terus gitu saya minta pendapat ternyata semua hadirin mengatakan tidak bisa tidak bisa diteruskan, tidak boleh.'"
Ekspor Satu Pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia
Dari pembahasan itu muncul gagasan memperketat kendali pemerintah atas ekspor komoditas strategis. Prabowo menyebut opsi yang diambil adalah memusatkan ekspor melalui satu pintu.
"Akhirnya muncul gagasan ekspor satu pintu DSI (Danantara Sumber Daya Indonesia). Iya. Dan DSI. Dan itu yang kita laporkan ke sidang paripurna DPR ya. Iya," ujar Prabowo.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia, yang berada di bawah ekosistem Danantara. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan nilai ekspor yang dilaporkan sesuai transaksi sebenarnya.
Bagi pelaku usaha ekspor, skema satu pintu berpotensi mengubah alur administrasi dan pelaporan yang selama ini berjalan. Pengusaha komoditas perlu menyesuaikan dokumen dan jalur distribusi begitu aturan teknisnya terbit.
Pemerintah belum merinci komoditas mana saja yang masuk cakupan dan kapan aturan itu mulai berlaku. Sejumlah kalangan menantikan detail mekanisme DSI agar kepastian usaha tetap terjaga.
