FINANSIALTODAY.COM — Kementerian Keuangan menyiapkan perluasan basis pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Langkah ini diumumkan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam International Tax Conference 2026 di Jakarta, Kamis (16/9/2026). Reformasi ini menyasar pemanfaatan data administrasi dan data pihak ketiga secara lebih optimal.
Jakarta, 16 September 2026 — Kementerian Keuangan menempuh jalur reformasi perpajakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Perluasan basis pajak dipilih sebagai salah satu instrumen utama, berdampingan dengan upaya menjaga disiplin fiskal tetap terkendali.
Data Administrasi dan Pihak Ketiga Jadi Kunci
Perluasan basis pajak dilakukan lewat pemanfaatan data administrasi dan data pihak ketiga secara lebih optimal. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pengawasan berbasis risiko.
Tujuannya, mengidentifikasi celah kepatuhan wajib pajak dan memfokuskan penegakan aturan pada area yang paling membutuhkan perhatian. Dengan begitu, sasaran penerimaan negara tidak lagi bergantung pada kenaikan tarif.
Tiga Prioritas Reformasi Perpajakan
Juda Agung menyebut ada dua prioritas lain di samping perluasan basis pajak. Pertama, modernisasi administrasi dan kemudahan kepatuhan bagi wajib pajak. Kedua, membangun sistem perpajakan yang adil, pasti, dan sesuai perkembangan ekonomi global.
"Memperluas basis pajak dan memperkuat kepatuhan secara adil," ujar Juda dalam forum tersebut.
Ketiga pilar itu dirancang saling menopang. Perluasan basis menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sementara penyederhanaan administrasi menekan biaya kepatuhan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
Dampak ke Dunia Usaha dan Investor
Bagi pelaku usaha, arah kebijakan ini berarti pengawasan berbasis data akan makin ketat. Transaksi yang selama ini luput dari pelaporan berpotensi terdeteksi lewat silang data administrasi dan pihak ketiga.
Di sisi lain, janji sistem yang adil dan pasti menjadi sinyal penting bagi investor. Kepastian aturan mengurangi risiko kejutan kebijakan yang kerap menjadi pertimbangan dalam menanam modal di Indonesia.
Penutup: Reformasi perpajakan ini menentukan seberapa besar ruang fiskal yang bisa dipakai pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Keberhasilannya bergantung pada seberapa cepat data administrasi dan pihak ketiga bisa diolah menjadi pengawasan yang tepat sasaran.
