FINANSIALTODAY.COM — Pemerintah resmi memulai penerapan Strategic Trade Management (STM) di sektor nuklir sebagai tahap awal pembangunan sistem pengawasan perdagangan strategis nasional. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) ditunjuk memimpin proses di sektor ini, dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Langkah ini menyusul komitmen Indonesia dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Februari lalu.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan implementasi STM akan dilakukan bertahap sebelum kerangka nasional yang mencakup sektor strategis lain dibangun. Tahapan itu diperlukan agar dunia usaha dan lembaga terkait punya waktu menyiapkan sistem yang dibutuhkan.
Pemerintah saat ini bergerak dari fase peningkatan kesadaran menuju implementasi penuh. Peta jalan praktis tengah disusun untuk mendukung penerapan kerangka tersebut.
Nuklir Jadi Pintu Masuk, Sektor Lain Menyusul
Pemilihan sektor nuklir sebagai percontohan bukan tanpa alasan. Sektor ini dinilai paling siap dari sisi kelembagaan karena Bapeten sudah memiliki pengalaman pengawasan barang dan teknologi sensitif.
Budi menegaskan kerangka STM nasional yang komprehensif masih dalam pembahasan aktif. Koordinasi antarkementerian dan lembaga terus dilakukan untuk menyelaraskan tiga kepentingan sekaligus: keamanan nasional, daya saing bisnis, dan kesiapan institusi.
"STM adalah salah satu komitmen Indonesia di bawah Agreement on Reciprocal Trade atau ART, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump Februari lalu. Di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, pekerjaan telah dimulai di sektor nuklir, dengan Badan Pengatur Energi Nuklir Indonesia [Bapeten], memimpin pekerjaan awal tentang penggunaan nuklir," ujar Budi dalam Indonesia's Strategic Trade Management Summit (IDSTM2026) di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Teknologi Dual-Use dan Semikonduktor Perkuat Urgensi
Kebutuhan sistem pengawasan perdagangan strategis makin mendesak seiring perkembangan teknologi penggunaan ganda (dual-use), kecerdasan buatan, produksi semikonduktor, dan pengolahan mineral penting. Pemerintah menilai perkembangan itu membuat pengelolaan perdagangan barang dan teknologi strategis butuh koordinasi yang lebih kuat.
STM tidak hanya soal pengawasan perdagangan dalam negeri. Menurut Budi, kerangka ini juga mendukung perluasan pasar ekspor Indonesia dan memperkuat kepercayaan mitra internasional.
Peluang itu terbuka bagi pelaku usaha dalam negeri, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk masuk ke pasar global. Perubahan struktur ekspor memperkuat kebutuhan tersebut.
Manufaktur Dominasi 82% Ekspor, Surplus US$3,7 Miliar
Sektor manufaktur kini menyumbang lebih dari 82% terhadap total ekspor Indonesia. Sepanjang Januari-Juli 2026, perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,7 miliar.
"Manajemen Perdagangan Strategis, atau STM, yang merupakan pendekatan nasional kita terhadap mitra ekspor, makin penting bagi Indonesia," ujarnya.
Pemerintah menargetkan sistem STM yang dibangun mampu memperkuat kerja sama perdagangan strategis tanpa menghambat perdagangan, industrialisasi, penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi.
Bagi pelaku usaha, penerapan STM berarti ada kewajiban kepatuhan baru dalam perdagangan barang dan teknologi strategis. Namun di sisi lain, sistem ini bisa menjadi nilai tambah saat bernegosiasi dengan mitra ekspor yang menuntut jaminan kepatuhan terhadap standar internasional.
Pemerintah belum merinci sektor apa saja yang akan menyusul setelah nuklir. Yang jelas, kerangka nasional yang komprehensif masih menunggu penyelesaian koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
