FINANSIALTODAY.COM — Pemerintah dan DPR menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RABN 2027 sebesar Rp725 triliun. Angka itu kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah daerah benar-benar kekurangan uang, atau sebenarnya kekurangan kemampuan mengubah anggaran menjadi pelayanan publik?
Perhatian publik kembali tertuju pada APBN dan transfer ke daerah setiap September dan Oktober. Pemerintah bersama DPR tengah membahas besaran pendapatan, belanja, defisit, hingga transfer yang akan masuk dalam APBN tahun berikutnya.
Pada RABN 2027, TKD ditetapkan Rp725 triliun. Angka itu penting, tetapi bukan satu-satunya penentu apakah layanan publik di daerah akan membaik.
Uang Pusat dan Sekolah yang Berfungsi
Uang yang ditransfer dari pemerintah pusat tidak otomatis berubah menjadi pelayanan. Ada rantai panjang yang harus dilalui: perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga kemampuan birokrasi.
Jika satu mata rantai lemah, tambahan anggaran belum tentu menghasilkan manfaat yang dirasakan warga. Sekolah yang berfungsi, puskesmas yang melayani, jalan yang terawat, dan air bersih yang mengalir adalah ukuran yang lebih nyata.
Karena itu, desentralisasi fiskal perlu dibaca bukan hanya dari besar uang yang tersedia. Yang tak kalah penting adalah seberapa mampu daerah mengubah uang itu menjadi layanan.
Ketimpangan Kapasitas Fiskal Antar-Daerah
Data APBD per 30 Juni 2026 menunjukkan rentang kapasitas fiskal yang sangat lebar. TKD per penduduk sekitar Rp0,30 juta di Depok, sementara di Mahakam Ulu mencapai Rp9,44 juta.
Namun besarnya sumber daya fiskal tidak otomatis berbanding lurus dengan capaian layanan. Mahakam Ulu membelanjakan Rp14,24 juta per penduduk, tetapi indeks pendidikannya 63,83.
Depok dengan belanja hanya Rp0,62 juta per penduduk mencatat indeks pendidikan 77,83. Data ini bukan bukti sebab-akibat, tetapi cukup menunjukkan uang saja tidak menjelaskan hasil pembangunan.
Mengapa Daerah Kaya Belum Tentu Berkinerja Baik
Pertanyaan yang muncul kemudian lebih mendasar. Mengapa daerah dengan sumber daya fiskal besar belum tentu punya capaian pelayanan yang jauh lebih baik?
Sebaliknya, mengapa daerah dengan sumber daya terbatas kadang menghasilkan capaian yang tidak terlalu jauh berbeda? Angka-angka itu tidak memberi satu jawaban tunggal.
Persoalannya memang lebih kompleks daripada sekadar besar atau kecilnya APBD. Kapasitas mengelola sumber daya memegang peran yang tidak bisa diabaikan.
Yang Dirasa Warga Bukan Besaran APBD
Selama ini kemampuan daerah dibaca lewat pendapatan asli daerah, transfer pusat, total APBD, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Semua indikator itu penting.
Warga tidak merasakan PAD, TKD, atau besarnya APBD secara langsung. Yang dirasakan adalah sekolah yang bisa digunakan, guru yang hadir, puskesmas yang melayani, dan jalan yang dapat dilalui.
Ada perjalanan panjang dari uang menjadi layanan. Uang menyediakan sumber daya, kapasitas menentukan kemampuan daerah mengelolanya. Kapasitas yang baik mengubah uang menjadi belanja tepat, lalu menjadi layanan, dan akhirnya perubahan nyata di kehidupan masyarakat.
Pertanyaan tentang Warga Negara
Bayangkan dua warga negara. Satu tinggal di kota dengan basis ekonomi kuat dan kemampuan fiskal besar. Satunya lagi tinggal di daerah dengan basis ekonomi terbatas dan bergantung pada transfer pusat.
Keduanya berbeda tempat tinggal, tetapi statusnya sama sebagai warga negara. Muncul pertanyaan yang mungkin lebih penting daripada formula transfer.
Apakah seorang warga harus menerima kualitas layanan dasar yang berbeda secara material hanya karena ia lahir atau tinggal di daerah dengan kemampuan fiskal berbeda?
Tidak mungkin semua daerah punya fasilitas persis sama. Kondisi geografis, jumlah penduduk, struktur ekonomi, jarak, dan aksesibilitas berbeda-beda. Kebutuhan masyarakat pun tidak seragam.
Depok tidak perlu menjadi Maumere, dan Maumere tidak perlu menjadi Depok. Tetapi apakah perbedaan itu harus membuat seorang warga mengalami negara yang secara mendasar berbeda saat memperoleh layanan dasar?
Angka TKD Rp725 triliun adalah titik awal pembahasan, bukan jawaban akhir. Kualitas layanan publik di daerah akan ditentukan oleh seberapa mampu uang itu diubah menjadi manfaat nyata bagi warga.