JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang baik dan merata. 

Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau intimidasi, baik kepada sekolah maupun kepada siswa. 

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa penerima manfaat program ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Keberlanjutan Program MBG Harus Berdasarkan Kebutuhan Siswa

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa program MBG tidak dimaksudkan untuk dipaksakan kepada sekolah atau siswa yang tidak membutuhkan. 

Jika sebuah sekolah, terutama yang memiliki banyak siswa dari keluarga mampu, menolak menerima manfaat dari program ini, hal tersebut tidak menjadi masalah. 

Program ini, menurut Nanik, sepenuhnya berdasarkan kesediaan dan kebutuhan, dan tidak ada konsekuensi bagi sekolah yang memilih untuk tidak berpartisipasi.

Dalam keterangannya, Nanik menyatakan bahwa setiap sekolah berhak memutuskan apakah mereka akan menerima manfaat MBG atau tidak, sesuai dengan kondisi di lapangan. 

"Jika ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena anak-anak di sekolah tersebut berasal dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah. Yang penting, para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksakan atau mengintimidasi," ujarnya.

Tidak Ada Pemaksaan untuk Sekolah Elite

Isu yang muncul di beberapa daerah adalah ketidakmampuan beberapa kepala SPPG dalam meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG, terutama di sekolah-sekolah elite dengan jumlah siswa yang sangat banyak. 

Sekolah-sekolah tersebut, yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, sering kali memilih untuk tidak berpartisipasi dalam program MBG. 

Nanik menyampaikan bahwa meskipun pemerintah ingin menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk yang bersekolah di sekolah-sekolah elit, penerimaan manfaat MBG tetap harus berdasarkan kesediaan masing-masing pihak.

Nanik menegaskan, "Sekolah-sekolah yang mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi siswa mereka tidak perlu menerima MBG, karena kami memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan gizi yang baik bagi para siswa mereka." 

Oleh karena itu, MBG tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran sekolah atau orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Fokus Pada Penerima Manfaat yang Lebih Membutuhkan

Nanik juga mengingatkan para kepala SPPG untuk lebih fokus mencari sekolah atau kelompok lain yang membutuhkan bantuan gizi dari program ini. 

Dia menyarankan agar para kepala SPPG berkeliling ke berbagai wilayah untuk mengidentifikasi anak-anak yang mungkin belum mendapatkan manfaat MBG, seperti anak-anak di pesantren-pesantren kecil, anak-anak yang putus sekolah, hingga anak-anak jalanan yang masih dalam usia sekolah.

Selain itu, Nanik menyarankan agar perhatian juga diberikan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang memiliki kebutuhan gizi yang sangat tinggi.

 "Kami percaya bahwa masih banyak pihak yang sangat membutuhkan bantuan ini, dan itu yang harus menjadi fokus kita. Mari kita prioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Sebagai contoh, ada banyak anak-anak jalanan atau anak-anak di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh program ini. Meskipun sekolah-sekolah besar atau elite memilih untuk tidak berpartisipasi, banyak lagi pihak lain yang dapat memanfaatkan program ini dengan baik.

Menjaga Inklusivitas dan Tidak Ada Diskriminasi

Di tengah upaya untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat MBG, BGN menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif dan terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan. 

Program ini bertujuan untuk membantu menciptakan pemerataan dalam akses gizi yang baik bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. 

Nanik menyebutkan bahwa tujuan besar dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, terlepas dari latar belakang ekonomi dan sosial mereka, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup dan seimbang.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun sosial, untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Pentingnya Peran Kepala SPPG dalam Memastikan Keterjangkauan Program

Pada akhirnya, kepala SPPG memiliki peran penting dalam menjalankan program MBG. Mereka diminta untuk tidak hanya mengandalkan sekolah-sekolah besar atau elit dalam mendistribusikan manfaat program, tetapi juga untuk menjangkau sekolah-sekolah yang lebih kecil dan masyarakat yang lebih luas. Kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Nanik menegaskan bahwa meskipun pemerintah ingin program MBG menjangkau sebanyak mungkin anak-anak Indonesia, namun fleksibilitas dan keterbukaan dalam implementasi sangat penting. 

“Kami ingin agar seluruh elemen bangsa mendukung program ini tanpa adanya paksaan. Setiap pihak harus diberi ruang untuk menentukan apakah mereka membutuhkan manfaat dari MBG atau tidak,” tutup Nanik.