JAKARTA - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Papua mengonfirmasi bahwa stabilitas sistem keuangan di wilayah Papua beserta Daerah Otonom Baru (DOB) sepanjang triwulan pertama tahun 2026 tetap aman dengan rasio non-performing loan (NPL) bertahan di angka 2,67 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono di Jayapura, Kamis, mengutarakan bahwa performa intermediasi perbankan di area Papua masih dalam status yang aman, walau terdapat penurunan pada kecepatan pertumbuhan kredit.
“Stabilitas keuangan daerah pada triwulan I 2026 tetap terjaga, tercermin dari NPL sebesar 2,67 persen yang masih berada di bawah ambang batas aman,” katanya.
Berdasarkan penjelasan Warsono, jajarannya memaparkan bahwa distribusi kredit perbankan pada kuartal tersebut merosot ke angka 8,83 persen secara tahunan (year on year/yoy), jika dikomparasikan dengan triwulan terdahulu yang sempat menyentuh 10,08 persen (yoy).
"Pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 26,94 persen (yoy) serta kredit konsumsi yang meningkat 9,71 persen (yoy)," ujarnya.
Adapun untuk alokasi kredit konsumsi dimaksud paling banyak disokong oleh kenaikan kredit pemilikan rumah (KPR). Di sisi lain, pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperlihatkan pemulihan lewat pertumbuhan 0,91 persen (yoy), setelah pada kuartal sebelumnya sempat menyusut di angka 0,99 persen (yoy).
"Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 6,54 persen pada triwulan sebelumnya," katanya lagi.
Ia mengimbuhkan bahwa kenaikan DPK tersebut dominan bersumber dari instrumen giro dan tabungan, yang mana kenaikan giro dipicu oleh bertambahnya simpanan dari sektor instansi pemerintah.
"Dan Kami menilai kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan di Papua dan DOB tetap berjalan baik, serta mendukung ketahanan sektor keuangan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.
