JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis terus menjadi sorotan publik seiring pelaksanaannya di berbagai daerah.

 Di tengah perhatian luas masyarakat, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa keterlibatan warga justru menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan program tersebut. 

Partisipasi publik, termasuk melalui media sosial, dinilai dapat membantu pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Alih-alih membatasi kritik, BGN memilih membuka ruang dialog dan pengawasan dari masyarakat. 

Setiap unggahan yang berisi informasi tentang menu Makan Bergizi Gratis dianggap sebagai masukan berharga yang mencerminkan kepedulian terhadap kualitas layanan gizi bagi anak-anak penerima manfaat. 

Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa transparansi menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah.

Sikap BGN Terhadap Unggahan Menu MBG

Badan Gizi Nasional secara terbuka mempersilakan masyarakat untuk mengunggah informasi terkait Makan Bergizi Gratis di media sosial. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membagikan menu MBG, selama informasi tersebut bertujuan memberikan masukan yang konstruktif.

“Saya tidak pernah melarang orangtua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Menurut Nanik, semakin detail informasi yang disampaikan masyarakat, maka semakin mudah bagi BGN untuk melakukan penelusuran dan evaluasi. Unggahan foto atau video menu MBG tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan, melainkan partisipasi aktif warga dalam mengawal program pemerintah.

Ia juga menekankan bahwa keterbukaan ini sejalan dengan semangat perbaikan berkelanjutan. Kritik dan masukan dari masyarakat dianggap sebagai cermin kondisi lapangan yang tidak selalu dapat terpantau langsung oleh pemerintah pusat.

Tanggapan Terhadap Kasus Penghentian MBG

Dalam kesempatan yang sama, Nanik menyoroti kasus yang sempat viral di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menghentikan pemberian hidangan MBG kepada dua anak penerima manfaat selama sepekan setelah ibu mereka menyampaikan kritik terhadap menu yang diberikan.

Sikap tersebut disayangkan oleh BGN karena dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan semangat perbaikan program. Nanik menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk arogansi yang tidak seharusnya terjadi dalam pelaksanaan program nasional.

“Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujarnya.

Menurut Nanik, kritik terhadap menu MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru berujung pada penghentian hak anak sebagai penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sehingga kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama.

Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh pelaksana di lapangan perlu memahami filosofi program MBG, yaitu melayani dan memperbaiki, bukan membungkam suara masyarakat.

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Program

BGN menilai unggahan menu MBG, dalam bentuk apa pun, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Keterlibatan warga dianggap sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki pemerintah.

Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 orang anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG. Tim tersebut bekerja selama 24 jam untuk mengawasi seluruh satuan pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya SPPG yang telah beroperasi.

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” kata Nanik.

Dengan adanya unggahan dari masyarakat, BGN dapat memperoleh informasi langsung dari lapangan secara cepat. Hal ini membantu pemerintah mendeteksi potensi masalah sejak dini serta mengambil langkah korektif sebelum persoalan berkembang lebih luas.

Pentingnya Informasi Lengkap Dalam Unggahan

Meski mempersilakan warga mengunggah menu MBG, BGN juga mengingatkan pentingnya menyertakan keterangan yang lengkap. Informasi yang detail akan memudahkan proses verifikasi dan penelusuran oleh pihak terkait.

“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.

Nanik menegaskan bahwa permintaan keterangan lengkap ini bukan dimaksudkan untuk melakukan intimidasi terhadap pengunggah. Sebaliknya, data tersebut sangat diperlukan agar BGN dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam memastikan kebenaran informasi.

Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG juga memastikan bahwa detail informasi digunakan untuk kepentingan penanganan yang cepat dan tepat. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat segera melacak kejadian di lapangan, memastikan kondisi sebenarnya, serta mencegah terulangnya masalah serupa.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.