JAKARTA - Batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik kembali menjadi sorotan setelah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Makhruzi Rahman, mengungkapkan adanya perubahan signifikan terkait wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Tiga desa yang berada di Nunukan kini diketahui masuk ke dalam wilayah Malaysia. Hal ini terjadi setelah adanya pergeseran batas wilayah yang disebabkan oleh kesepakatan mengenai sengketa perbatasan di Pulau Sebatik.
Dalam rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta pada Rabu, 21 Januari 2026, Makhruzi memaparkan perkembangan terbaru mengenai masalah batas wilayah Indonesia-Malaysia, khususnya terkait dengan Pulau Sebatik yang terbelah menjadi dua bagian.
Sebagian wilayahnya berada di Malaysia, sementara sebagian lainnya merupakan bagian dari Indonesia. Pergeseran batas wilayah ini, menurutnya, menandai perubahan yang cukup penting terkait pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara.
Pergeseran Batas Wilayah Pulau Sebatik
Makhruzi mengungkapkan bahwa sengketa batas wilayah di Pulau Sebatik telah mencapai titik terang setelah penandatanganan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia.
Dalam pertemuan Joint Indonesia-Malaysia yang ke-45 pada 18 Februari 2025, kesepakatan tersebut berhasil menyelesaikan beberapa Outstanding Boundary Problem (OBP) yang sebelumnya mengganggu pengelolaan wilayah.
Salah satu hasil kesepakatan itu adalah pemetaan ulang batas wilayah, termasuk penentuan patok batas yang berada di titik B-2700 dan B-3000, serta wilayah Simantipal.
Kesepakatan tersebut menyisakan sekitar 127 hektare lahan di Pulau Sebatik yang kini menjadi bagian dari Indonesia, dan beberapa bagian wilayah sebelumnya yang terletak di Indonesia malah beralih ke Malaysia.
Pergeseran batas wilayah ini menjadi penting, mengingat Pulau Sebatik merupakan kawasan strategis yang dihuni oleh warga kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Keputusan ini berpengaruh langsung pada pembagian wilayah administratif yang ada di Pulau Sebatik, khususnya yang berada di Kabupaten Nunukan.
Tiga Desa di Nunukan Masuk Wilayah Malaysia
Salah satu perubahan yang cukup mencolok adalah adanya pergeseran tiga desa yang sebelumnya berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia.
Desa-desa tersebut adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas. Hal ini berarti, bagian wilayah administratif Indonesia yang sebelumnya berada di Nunukan kini resmi menjadi bagian dari negara tetangga, Malaysia.
Makhruzi menambahkan bahwa pergeseran ini merupakan dampak dari hasil kesepakatan batas wilayah yang belum lama ini diselesaikan. Meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan tambahan wilayah dari Malaysia.
Total wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia mencapai sekitar 5.207 hektare, sebuah tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan perbatasan dan pengembangan sektor ekonomi di wilayah tersebut.
Keberhasilan ini tentu saja dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang lebih baik.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pergeseran Batas
Pergeseran batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait tiga desa di Nunukan yang kini berada di Malaysia, tidak hanya berpengaruh pada peta administratif kedua negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Desa-desa tersebut memiliki warga yang terhubung erat dengan kedua negara, terutama dalam hal akses ke layanan dan kegiatan ekonomi lintas batas.
Masyarakat yang tinggal di tiga desa yang kini masuk wilayah Malaysia akan menghadapi tantangan baru terkait dengan administrasi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah perbatasan ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana.
Sebaliknya, pengelolaan wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia juga harus dilakukan dengan bijaksana, agar dapat memberikan manfaat yang optimal untuk pembangunan kawasan perbatasan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.
Pergeseran batas wilayah ini juga memiliki dampak ekonomi, terutama bagi kegiatan perdagangan, migrasi tenaga kerja, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di sepanjang kawasan perbatasan.
Wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia atau Malaysia akan memerlukan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun pengelolaan lingkungan.
Langkah Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah
Meski ada wilayah yang bergeser ke Malaysia, Indonesia tetap mengutamakan kedaulatan wilayah perbatasannya.
Pemerintah Indonesia terus berupaya agar wilayah perbatasan yang baru masuk ke wilayah Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan, termasuk dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pengembangan Free Trade Zone (FTZ). Langkah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah perbatasan yang strategis.
Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan agar tidak ada lagi sengketa yang terjadi di masa depan. Kerjasama bilateral dengan Malaysia akan terus dipertahankan, dan kesepakatan-kesepakatan mengenai pengelolaan perbatasan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.
Mengingat pentingnya kawasan perbatasan ini bagi kedua negara, keberhasilan dalam mengelola wilayah perbatasan dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
Dengan adanya penambahan wilayah seluas 5.207 hektare, Indonesia diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunan kawasan perbatasan yang akan mendukung kemajuan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara.
Pembangunan tersebut bisa menjadi motor penggerak bagi ekonomi lokal dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
