JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah terus dievaluasi dari berbagai aspek, terutama terkait keamanan pangan.
Di tengah perluasan cakupan penerima manfaat dan bertambahnya jumlah dapur umum, isu keracunan makanan masih menjadi perhatian utama.
Meski tren kasus menunjukkan penurunan signifikan, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa target tanpa kejadian belum sepenuhnya tercapai.
Penurunan jumlah kasus ini dinilai sebagai sinyal adanya perbaikan sistem, namun juga menjadi pengingat bahwa konsistensi penerapan standar operasional prosedur masih perlu diperkuat di lapangan. Evaluasi menyeluruh pun terus dilakukan agar program strategis ini dapat berjalan aman dan berkelanjutan.
Tren Penurunan Kasus Keracunan Program MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya. Ia menjelaskan, puncak kasus terjadi pada Oktober 2025, sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan hingga awal 2026.
“Kita bisa lihat bahwa puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober dengan 85 kejadian. Dan Alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025, 12 kejadian. Dan di Januari sudah terdapat 10 kejadian,” kata Dadan
Menurut Dadan, penurunan ini terjadi seiring dengan berbagai langkah pembenahan yang dilakukan BGN, khususnya dalam pengawasan operasional dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyesuaian prosedur dan peningkatan koordinasi dinilai mulai berdampak terhadap menurunnya jumlah insiden.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa angka tersebut belum dapat disebut ideal, mengingat target utama program adalah nol kejadian keracunan. Dengan cakupan penerima yang sangat besar, keamanan pangan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Pelanggaran SOP Masih Menjadi Tantangan
Dalam paparannya, Dadan tidak menutup mata bahwa sebagian besar kasus keracunan masih disebabkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur di tingkat dapur umum. Ia menilai, faktor kedisiplinan dan konsistensi pelaksanaan SOP masih menjadi tantangan di lapangan.
“Kendati demikian, jumlah itu belum mencapai target zero accident. Meskipun kami targetkan nol kejadian, tapi masih saja ada pelanggaran pelanggaran SOP yang terjadi,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPPG yang beroperasi secara signifikan turut memengaruhi potensi terjadinya pelanggaran. Namun, menurutnya, penurunan jumlah kasus di tengah ekspansi layanan justru menjadi indikator adanya perbaikan sistem pengawasan.
“Dan kita lihat bahwa kasus kejadian menurun menurut kami dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan,” kata Dadan.
BGN menilai bahwa setiap kejadian keracunan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki prosedur kerja, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Pelanggaran kecil dalam satu tahapan dinilai dapat berdampak besar terhadap keamanan pangan secara keseluruhan.
Upaya Perbaikan Keamanan Pangan Terus Diperkuat
Dadan mengklaim bahwa tren penurunan kasus keracunan merupakan bukti adanya perbaikan penerapan SOP keamanan pangan di dapur umum. Ia menyebut, BGN terus mendorong peningkatan kualitas layanan dengan berbagai instrumen pengawasan dan pembinaan.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur umum yang memenuhi standar. Hingga saat ini, jumlah SPPG yang telah tersertifikasi mencapai 6.150 unit atau sekitar 32 persen dari total SPPG operasional.
“Dadan mengeklaim, menurunnya kasus kejadian menandakan adanya aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan di dapur umum,” sebagaimana disampaikannya dalam forum resmi tersebut.
Ia menambahkan, sertifikasi menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta tata kelola makanan yang aman. Proses ini juga diharapkan mendorong pengelola dapur untuk lebih disiplin dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.
Selain SLHS, BGN juga menyiapkan langkah lanjutan guna meningkatkan mutu pengawasan di tahun berjalan.
Target Zero Accident Masih Jadi Fokus Utama
BGN menegaskan bahwa penurunan kasus belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Target zero accident tetap menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Untuk itu, penguatan sistem akreditasi dan sertifikasi keamanan pangan akan terus dilakukan.
“Dan tahun 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi (keamanan pangan) dan sertifikasi,” ujar Dadan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional serta meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam program. Dengan sistem akreditasi, setiap dapur akan dinilai secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek fasilitas, tetapi juga manajemen risiko dan kepatuhan terhadap SOP.
BGN menilai, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Oleh karena itu, upaya menekan kasus keracunan hingga nol kejadian akan terus menjadi agenda utama ke depan.
