JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa pertemuan antara sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara juga mengulas perihal strategi ekonomi.
“Ke Kertanegara biasa, ngobrolin strategi ekonomi,” ucap Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menyatakan bahwa para jajaran menteri dan Presiden Prabowo mengulas berbagai sisi perekonomian dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, seluruh pembahasan saat ini masih berada dalam tahap diskusi, sehingga ia belum membeberkan detail hasil rapat di kediaman presiden itu.
“Banyak macam-macam (yang dibahas). Tapi, masih didiskusikan,” tutur Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil sejumlah menteri di Jakarta, Minggu (14/6), guna membahas hasil lawatan kunjungan kerja ke berbagai negara yang membuahkan tingginya kepercayaan serta minat investasi masuk ke tanah air.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerangkan bahwa dirinya hadir dalam rapat di kediaman Kertanegara bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria; serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pada pertemuan itu, ungkap Seskab Teddy Indra Wijaya, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta beberapa negara di Eropa dan Asia.
"Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," ujar Teddy Indra Wijaya.
Ia memaparkan bahwa pada rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Rosan Roeslani untuk memaparkan data positif itu secara terbuka kepada publik di Istana Merdeka pada Senin (15/6).
Langkah tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk menyajikan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat, kata Teddy.