JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang, Sumatra Barat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), mengumumkan penyediaan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk memulihkan infrastruktur sekaligus memperkuat sistem kendali banjir di Kota Padang.
Reski Wahyudi selaku Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatra V Padang mengungkapkan bahwa dana jumbo tersebut bakal difokuskan untuk memperbaiki Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, anggaran akan dialokasikan untuk menangani kawasan kritis pada beberapa aliran sungai yang kerap memicu banjir.
“Pekerjaan teknis meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).
Reski menambahkan bahwa perencanaan teknis serta kesiapan anggaran sebenarnya sudah rampung. Kendati demikian, kelancaran realisasi pengerjaan fisik yang ditargetkan mulai bergulir pada Agustus 2026 sangat bergantung pada percepatan pembebasan lahan.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya agar target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” tegasnya.
Ia memproyeksikan seluruh rangkaian proyek ini akan memakan waktu tiga tahun hingga selesai sepenuhnya. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkokoh pertahanan Kota Padang dalam menghadapi ancaman sedimentasi serta luapan air yang kian meningkat.
Melalui kucuran dana yang besar dari pemerintah pusat disertai penguatan koordinasi antarinstansi, Pemerintah Kota Padang optimistis agenda rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak sekadar memperbaiki kerusakan akibat bencana. Program ini juga diorientasikan guna menciptakan sistem penahan banjir yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan terpisah, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa proyek rehab-rekon oleh BWS tersebut bukan hanya langkah pemulihan biasa selepas bencana, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi memproteksi warga dan meningkatkan ketahanan kota di masa depan.
Pembenahan di sejumlah titik ini diyakini bakal menghadirkan efek positif yang berkelanjutan.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Fadly.
Guna mengoptimalkan akselerasi pemulihan, Fadly telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merampungkan seluruh kebutuhan di lapangan serta dokumen administrasi sebelum pengerjaan fisik di lapangan resmi dimulai.
“Supaya pengerjaan ini berjalan secara baik, penting memastikan dokumen yang dianggap perlu harus dipersiapkan,” ujarnya.
Fadly pun menggarisbawahi komitmen Pemkot Padang untuk menuntaskan kendala lahan yang kerap menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir, di samping fokus pada perbaikan infrastruktur irigasi dan sungai.
“Bahkan, opsi relokasi warga di kawasan rawan bencana disiapkan apabila diperlukan untuk mengurangi risiko korban di masa mendatang. Jadi solusi ini juga menjadi perhatian serius kami,” sebutnya.
Tidak terbatas pada pembangunan fisik, Pemkot Padang pun mempertegas langkah lewat jalur regulasi dengan menggeber revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Upaya tersebut dinilai krusial agar arah pembangunan kota ke depannya bisa lebih adaptif dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.
