JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034.
Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
“Kami sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kami bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Harris menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia mewajibkan setiap pembangkit listrik yang akan dibangun agar masuk ke dalam jaringan atau grid nasional harus direncanakan terlebih dahulu di dalam RUPTL.
Oleh sebab itu, imbuh Harris, proyek PLTS 100 GW tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen RUPTL.
“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” tutur dia.
Lebih lanjut, Harris memastikan bahwa koordinasi dengan pihak terkait, khususnya PT PLN (Persero), terkait proyek PLTS 100 GW ini telah berjalan. “Oh, tentu (komunikasi dengan PLN),” tegas Harris.
Sebagai langkah awal dalam mendukung transisi energi nasional, pemerintah kini tengah menyiapkan pengembangan PLTS tahap pertama sebesar 17 GW.
Untuk merealisasikan target besar ini, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mempersiapkan lahan seluas 24 ribu hektare yang berlokasi di Pulau Jawa.
Terkait dukungan infrastruktur, Wakil Menteri ESDM Yuliot menuturkan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan sistem transmisi dan gardu induk milik PLN dengan lokasi pembangkit di lahan seluas 24 ribu hektare tersebut.
Yuliot menambahkan, saat ini Kementerian ESDM tengah fokus melakukan percepatan pembangunan untuk kapasitas 17 GW di tahap awal.
