JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja mengumumkan kebijakan baru mengenai Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang akan menjangkau lebih banyak rumah tangga di seluruh Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa target penerima program BPBL pada tahun 2026 akan ditingkatkan menjadi 500.000 rumah tangga, jauh lebih tinggi dari perkiraan awal yang hanya mencakup sekitar 200.000 rumah tangga.
Bahlil menjelaskan bahwa penambahan kuota penerima bantuan listrik ini merupakan respons terhadap permintaan dari anggota Komisi XII DPR RI.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan lebih banyak rumah tangga yang kurang mampu dapat menikmati akses listrik. Dalam pertemuan dengan Komisi XII di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa untuk mencapai target ini, anggaran akan dialihkan dari program-program lain dan diprioritaskan untuk pembiayaan pemasangan sambungan listrik di desa-desa.
"Ini atas permintaan teman-teman Komisi XII. Kita geser anggaran dari program lain, fokuskan untuk listrik desa," ujar Bahlil saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR pada Kamis, 22 Januari 2026.
Penambahan jumlah penerima ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh penjuru Indonesia.
Prioritas untuk Listrik Desa dan Realokasi Anggaran
Bahlil juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung program BPBL, terutama dalam pemasangan sambungan listrik di daerah-daerah terpencil dan desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik.
Dengan realokasi anggaran dari program lain, Kementerian ESDM berharap dapat mempercepat proses pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga yang belum menikmati fasilitas ini.
“Untuk membantu kami, saya minta teman-teman Komisi XII juga membantu agar program-program ini bisa mencapai sasaran,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan penuh dari pihak legislatif, Bahlil optimistis program ini bisa terealisasi dengan sukses.
Bahlil juga mengajak para anggota DPR untuk mensinkronkan program ini dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien.
Keberhasilan program BPBL ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, legislatif, serta masyarakat setempat, terutama dalam memastikan bahwa bantuan listrik ini sampai ke rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.
Kehadiran Negara untuk Masyarakat yang Kurang Mampu
Bahlil mengungkapkan bahwa program pemasangan baru listrik ini bukan sekadar inisiatif teknis atau ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan keadilan sosial.
Menurutnya, akses listrik merupakan hak dasar yang seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari status ekonomi atau lokasi geografis mereka.
"Program ini adalah kehadiran negara untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses listrik, sesuai dengan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial," kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun, masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses listrik.
Bahlil juga merasa pribadi bertanggung jawab jika masih ada desa yang belum teraliri listrik, karena hal ini menjadi salah satu prioritas besar dalam masa jabatannya sebagai Menteri ESDM.
"Saya merasa gagal menjadi Menteri ESDM jika masih ada desa yang belum teraliri listrik," ungkapnya dengan tulus.
Upaya Mewujudkan Listrik di Semua Desa
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 4 triliun untuk mendukung program listrik desa. Bahlil menyebutkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau 1.516 lokasi di seluruh Indonesia, dengan 205.968 rumah tangga yang mendapatkan sambungan baru langsung.
Namun, meskipun upaya besar telah dilakukan, masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan menambah jumlah sambungan baru setiap tahunnya.
Menurut Bahlil, ini adalah masalah yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Ia menganggap bahwa keberhasilan pengentasan masalah listrik di desa-desa akan menjadi pencapaian besar selama masa pemerintahannya.
Untuk itu, pemerintah akan terus bekerja keras agar seluruh desa di Indonesia bisa menikmati fasilitas listrik, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Tantangan dan Solusi untuk Akses Listrik di Desa
Pemasangan listrik di desa-desa terpencil merupakan tantangan besar bagi pemerintah, mengingat medan yang sulit dan biaya yang cukup tinggi.
Namun, program BPBL diharapkan menjadi solusi tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Selain memberikan akses energi yang lebih baik, listrik juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal, karena membuka peluang bagi usaha kecil dan mempermudah kegiatan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesesuaian anggaran. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan merata dalam hal penyediaan energi.
