JAKARTA - Terputusnya akses jalan akibat bencana alam tidak serta-merta menghentikan denyut aktivitas masyarakat di Aceh. 

Di tengah kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, ketersediaan bahan bakar minyak menjadi kebutuhan krusial agar roda kehidupan tetap berjalan. 

Menyadari hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah strategis agar distribusi BBM tetap menjangkau wilayah-wilayah terdampak melalui skema distribusi estafet.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan pasokan energi. Dengan keterlibatan aktif negara dan BUMN energi, masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh BBM meski menghadapi keterbatasan akses.

Kondisi Lapangan Pascabencana Aceh

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara melakukan tinjauan langsung ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah 17 Januari 2026.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pasokan BBM secara umum berada dalam kondisi aman, meskipun pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan belum sepenuhnya selesai.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa sekitar 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Aceh telah kembali beroperasi pascabencana. 

Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi kendala serius akibat akses jalan yang terputus, salah satunya Desa Uning Mas di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor,” ujar Wahyudi.

Kondisi tersebut membuat armada tangki berkapasitas besar belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Meski demikian, upaya distribusi tetap dilakukan agar pasokan BBM tidak terhenti dan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Skema Distribusi Estafet Menjangkau Wilayah Terisolasi

Dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga menerapkan pola distribusi estafet. Jalur yang masih dalam perbaikan hanya dapat dilalui mobil tangki berkapasitas sekitar 8 kiloliter, sementara mobil tangki 16 kiloliter belum bisa masuk langsung ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe terlebih dahulu diangkut menggunakan mobil tangki 16 kiloliter menuju hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Dari titik ini, BBM kemudian dipindahkan ke armada yang lebih kecil agar dapat melewati jalur sempit dan rusak.

Distribusi ke desa-desa yang terisolasi bahkan dilakukan menggunakan kendaraan double cabin berpenggerak empat roda, dengan BBM dibawa dalam jerigen atau drum. Skema ini diterapkan sebagai solusi sementara agar pasokan energi tetap sampai ke masyarakat meski kondisi medan belum memungkinkan dilalui kendaraan besar.

“Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” kata Wahyudi.

Kelonggaran Aturan Demi Kebutuhan Masyarakat

Selain memastikan kelancaran distribusi, BPH Migas juga memberikan keringanan mekanisme pembelian BBM bersubsidi selama masa tanggap darurat. Masyarakat diperbolehkan membeli BBM subsidi secara manual tanpa menggunakan barcode atau QR Code.

Kebijakan ini merujuk pada keputusan Gubernur Aceh yang menetapkan masa tanggap darurat bencana sejak akhir November 2025 dan telah diperpanjang hingga 22 Januari 2026. 

Wahyudi menjelaskan bahwa keringanan tersebut bertujuan mencegah kepanikan masyarakat sekaligus mempermudah pemenuhan kebutuhan energi.

“Saat ini Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual. Harapannya agar masyarakat tidak panic buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya, sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” paparnya.

Hasil monitoring BPH Migas menunjukkan kebijakan tersebut berjalan efektif. Selama bencana pada akhir November hingga Desember 2025, konsumsi BBM di Aceh tercatat meningkat sekitar 8 persen. Meski terjadi kenaikan, realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota yang ditetapkan, yakni sekitar 95 hingga 98 persen.

Peran Terminal Lhokseumawe dan Pemulihan Bertahap

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, mengatakan bahwa pemulihan pasokan BBM di wilayah terdampak terus menunjukkan perkembangan positif seiring optimalisasi distribusi estafet. 

Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi simpul utama penyaluran BBM ke Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, serta wilayah sekitarnya.

Dari fasilitas ini, BBM dialirkan ke hub suplai sebelum diteruskan ke SPBU di daerah yang masih sulit dijangkau. Saat ini, di lokasi hub suplai dioperasikan delapan unit mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter sebagai feeder dan sepuluh unit mobil tangki 8 kiloliter untuk menyuplai masing-masing empat SPBU di Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Jenis BBM yang disalurkan adalah Biosolar dan Pertalite sebagai BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah tersebut masuk kategori area semi-tertinggal, terdepan, dan terluar. Sunardi menyebutkan bahwa suplai BBM di Bener Meriah telah mencapai sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sementara Aceh Tengah baru sekitar 75 persen.

“Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Kabupaten Bener Meriah maupun ke Aceh Tengah,” ucap Sunardi.

Selama perbaikan infrastruktur belum sepenuhnya rampung, skema estafet tetap menjadi andalan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat Aceh di wilayah terdampak bencana.