JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah upaya pembenahan internal yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dudung, saat berada di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, mengungkapkan bahwa pergantian pimpinan dan proses hukum yang sedang berlangsung merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bersikap responsif serta transparan.
"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya.
Dudung memastikan bahwa hambatan internal tidak akan menghentikan program yang berdampak luas bagi masyarakat ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tetap menjadi prioritas utama.
"Kami tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," ucapnya.
Dalam menjalankan fungsi pengendalian, pihaknya telah melaksanakan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa banyak satuan pelayanan telah menerapkan standar operasional dengan sangat baik.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat," ucapnya.
Menurutnya, SPPG yang memenuhi standar tersebut dapat menjadi model percontohan agar praktik terbaik dapat diterapkan di wilayah lain dengan menyesuaikan kebutuhan setempat. Saat ini, pelaksanaan program di lapangan mulai dibenahi dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, bersih, transparan, serta terukur.
Untuk menjamin akuntabilitas, KSP membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Langkah ini diambil agar program tidak sekadar mengejar target kuantitas.
"Pengawasan ini penting karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Pemerintah memprioritaskan agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran, menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kami ingin program ini benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, kelompok rentan, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T," imbuhnya.
Dudung menegaskan bahwa KSP berada di garda terdepan untuk mengawal transformasi tata kelola BGN secara menyeluruh. KSP berperan sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung antarlembaga, serta memastikan program strategis Presiden tetap berorientasi pada rakyat.
Ia berharap momentum evaluasi ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program nasional yang dibiayai oleh negara.
"Kami jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik," katanya.