JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) bakal menyatukan materi antikorupsi ke dalam mekanisme penilaian kinerja aparatur sipil negara guna memperkokoh integritas serta budaya antikorupsi.
Ketua LAN Muhammad Taufiq menyatakan bahwa materi antikorupsi akan diberikan secara bertingkat, mulai dari calon ASN hingga pejabat pimpinan tinggi, melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan.
"Melalui kebijakan baru yang kami terapkan, pengetahuan antikorupsi akan menjadi bagian dari proses pembelajaran sekaligus penilaian kinerja ASN." kata Taufiq usai peluncuran nasional e-learning ASN Berintegritas di Kantor LAN, Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Ia menegaskan pendidikan antikorupsi harus diimplementasikan sejak seseorang memulai karier sebagai ASN. Langkah ini diambil agar yang bersangkutan mempunyai dasar integritas yang kokoh serta memahami risiko pelanggaran etika maupun hukum.
"Materi antikorupsi diajarkan sejak seseorang masih berstatus calon ASN hingga mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat tertinggi," ujarnya.
Taufiq menambahkan pemahaman terkait praktik-praktik yang tergolong tindak pidana korupsi wajib terus ditingkatkan di kalangan ASN.
"Kami ingin mempertegas pemahaman ASN terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang sering kali dianggap sepele. Misalnya, dalam beberapa kasus ASN yang ditangkap karena korupsi, mereka menganggap apa yang diterima hanyalah hadiah biasa," kata Taufiq.
Di samping lewat pendidikan antikorupsi, LAN turut mendorong penguatan integritas melalui keterlibatan aktif pimpinan instansi pemerintah dalam proses pendidikan ASN.
Taufiq berharap upaya tersebut dapat membantu membentuk ASN yang profesional, dipercaya publik, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kami harapkan ini bisa menjadi sebuah terobosan bagaimana kami membangun ASN yang bisa dipercaya oleh masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan serupa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menargetkan pelaksanaan program e-Learning ASN Berintegritas untuk sekitar 6,7 juta ASN. Setyo menjelaskan program ini sebelumnya telah diuji coba pada 12 instansi sepanjang tahun 2026 dan kini diperluas ke 10 instansi tambahan.
Ia mengatakan KPK beserta instansi terkait akan senantiasa melakukan perbaikan dalam pelaksanaan e-learning tersebut.
"Kami berharap implementasinya akan semakin baik. Kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki agar hasilnya maksimal," tuturnya.
Setyo berharap target implementasi pembelajaran integritas bagi seluruh ASN yang direncanakan selesai pada 2029 dapat dipercepat melalui kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.