JAKARTA – Pemerintah mengindikasikan adanya pergeseran dalam strategi pendanaan infrastruktur nasional dengan memberikan kesempatan lebih luas bagi modal sektor swasta.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Managing Director of Investments Danantara Development Management Fund, M Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di masa depan tidak bisa lagi sepenuhnya bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat pemerintah juga harus mendanai berbagai program pembangunan manusia.
Menurut Rachmat, kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia masih sangat tinggi, sementara pemerintah harus membagi alokasi fiskal untuk prioritas lain, seperti nutrisi, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah mulai mengubah pendekatan pembangunan dengan mengarahkan porsi anggaran negara untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Sebagian anggaran negara diinvestasikan ke dampak yang lebih langsung seperti pengembangan manusia, nutrisi di sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Rachmat dalam Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 di Singapura, Selasa (16/6/2026).
Oleh sebab itu, Rachmat menilai sebagian proyek infrastruktur yang sebelumnya dibiayai negara kini perlu didorong melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership/PPP).
"Sebagian dari infrastruktur yang berpotensi dimasukkan ke PPP, maka tugas kamilah untuk mewujudkannya," kata dia.
Rachmat memandang Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kerja PPP yang cukup kokoh. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan proyek yang ditawarkan kepada investor memiliki daya tarik komersial serta mampu mencapai penutupan pembiayaan.
Ia mengakui bahwa masih terdapat hambatan yang membuat aliran investasi swasta ke sektor infrastruktur belum optimal, salah satunya perbedaan sudut pandang antara birokrasi dan pelaku pasar dalam menyusun proyek investasi.
Menurutnya, pemerintah kini berupaya mengidentifikasi berbagai kendala tersebut agar proyek infrastruktur menjadi lebih bankable dan menarik bagi investor.
"Peran yang sedang saya kerjakan adalah melihat masing-masing masalah potensial yang menghambat investasi dan melihat perbaikan apa yang bisa kami lakukan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rachmat juga menyoroti peran Danantara sebagai instrumen penguat pembiayaan pembangunan nasional, termasuk sektor infrastruktur.
Melalui unit-unit yang dimiliki, Danantara diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembangunan pemerintah dengan modal swasta yang mencari peluang investasi.
Rachmat menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka pada kolaborasi dengan investor dalam berbagai proyek strategis, mengingat besarnya kebutuhan infrastruktur Indonesia yang memerlukan keterlibatan banyak pihak.
"Banyak hal yang harus dilakukan di Indonesia. Beberapa akan menjadi pemerintah, beberapa bisa menjadi sektor swasta murni, dan beberapa bisa kami kerjakan bersama melalui PPP," kata Rachmat.