JAKARTA - Upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak terus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Program pembiayaan perumahan yang didorong pemerintah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan sektor ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.
Pemerintah pusat mencatat bahwa realisasi pembiayaan perumahan di beberapa daerah menunjukkan perkembangan positif pada awal tahun ini.
Salah satu daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja signifikan adalah Jawa Tengah yang mencatat capaian tertinggi secara nasional dalam penyaluran kredit program perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas capaian tersebut.
Penilaian itu disampaikan terkait realisasi kredit program perumahan sepanjang triwulan pertama 2026 yang menempatkan provinsi tersebut pada posisi teratas secara nasional.
"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," kata Maruarar.
Realisasi kredit perumahan tertinggi secara nasional
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat di bidang perumahan atau kredit program perumahan di Jawa Tengah pada periode awal tahun menunjukkan angka yang cukup besar.
Sepanjang periode 1 Januari hingga 1 April 2026, nilai penyaluran kredit program perumahan di provinsi tersebut mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan realisasi kredit perumahan terbesar di Indonesia pada periode tersebut. Program pembiayaan ini dinilai penting karena mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Penyaluran pembiayaan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat serta mengurangi kesenjangan kepemilikan hunian.
Dengan tingginya realisasi pembiayaan di Jawa Tengah, pemerintah berharap daerah lain dapat meniru strategi yang diterapkan dalam mendorong program perumahan nasional.
Daerah dengan penyaluran kredit terbesar
Dalam laporan yang disampaikan kementerian, beberapa daerah di Jawa Tengah tercatat menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit program perumahan.
Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan penyaluran kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp131,5 miliar.
Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Banyumas yang mencatat realisasi sebesar Rp117,4 miliar. Sementara itu, Kabupaten Sragen menempati posisi berikutnya dengan nilai penyaluran sekitar Rp115,6 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pembiayaan perumahan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah kabupaten yang memiliki kebutuhan perumahan cukup tinggi.
Distribusi pembiayaan yang merata ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Program rumah bersubsidi dan akselerasi pembangunan perumahan
Selain realisasi kredit program perumahan, Jawa Tengah juga mencatat capaian signifikan dalam program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
Pada tahun 2025, jumlah rumah bersubsidi yang berhasil direalisasikan di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.
Melihat capaian tersebut, Menteri Maruarar meminta agar kuota program FLPP untuk Jawa Tengah pada tahun 2026 dapat ditingkatkan.
Ia mengusulkan agar kuota rumah bersubsidi di provinsi tersebut ditambah menjadi sekitar 40 ribu unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kuota tersebut sejalan dengan berbagai rencana akselerasi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2026.
Program tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, serta penguatan sektor usaha kecil yang berkaitan dengan industri bahan bangunan.
"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," katanya.
Upaya mengatasi backlog perumahan di Jawa Tengah
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan backlog perumahan yang masih cukup besar.
Backlog perumahan merupakan kondisi ketika jumlah kebutuhan rumah lebih besar dibandingkan ketersediaan rumah yang ada. Menurut Ahmad Luthfi, backlog perumahan di Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 274.514 unit.
Setelah berbagai program pembangunan dan pembiayaan perumahan dijalankan, jumlah backlog yang tersisa saat ini diperkirakan sekitar 1.058.454 unit.
Untuk mengurangi angka tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tahun 2026.
Program tersebut diarahkan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di sejumlah daerah, antara lain di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.
Melalui berbagai program pembiayaan dan pembangunan perumahan yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Dengan dukungan pembiayaan, peningkatan kuota rumah bersubsidi, serta penguatan sektor industri bahan bangunan lokal, program perumahan di Jawa Tengah diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.