JAKARTA - Isu pemberdayaan perempuan kembali mendapat sorotan di panggung internasional ketika Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pandangannya dalam sebuah forum akademik bergengsi di Riyadh, Arab Saudi.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menegaskan bahwa kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana perempuan dilibatkan secara setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pandangan itu disampaikan Megawati dalam pidato ilmiah seusai menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University atau PNU.
Bagi Megawati, pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda sosial, melainkan fondasi penting dalam membangun kualitas pemerintahan dan peradaban suatu bangsa.
Pemberdayaan Perempuan Dan Masa Depan Negara
Dalam pidatonya, Megawati menekankan bahwa pemberdayaan perempuan sering kali disalahpahami sebagai ancaman terhadap nilai budaya dan tradisi. Padahal, menurut dia, pemberdayaan justru menjadi syarat bagi negara yang ingin menatap masa depan secara berkelanjutan.
“Pemberdayaan perempuan bukanlah ancaman terhadap nilai, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia merupakan syarat bagi negara yang percaya pada masa depannya sendiri,” kata Megawati.
Megawati menilai, negara yang ingin maju harus mampu melihat perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Dalam pandangannya, keterlibatan perempuan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi dan pemerintahan yang berkeadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada simbol atau jargon. Yang dibutuhkan adalah komitmen nyata negara dalam membuka ruang partisipasi yang setara dan bermakna bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Negara Sebagai Peradaban Yang Hidup
Lebih jauh, Megawati menjelaskan bahwa negara tidak boleh dipahami semata-mata sebagai struktur administratif atau kekuasaan politik. Negara, menurut dia, adalah peradaban yang hidup, bertumpu pada nilai, sejarah, dan tanggung jawab moral terhadap warganya.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, keterlibatan perempuan bukanlah isu tambahan atau pelengkap agenda pembangunan. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian esensial dari upaya membangun negara yang adil dan berkelanjutan.
Megawati menegaskan, ketika perempuan dikesampingkan dari ruang pengambilan keputusan, negara berisiko kehilangan keseimbangan sosial dan moral. Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat melemahkan fondasi peradaban itu sendiri.
“Negara yang besar adalah negara yang mampu menghimpun seluruh potensi kemanusiaannya. Negara yang kuat adalah negara yang tidak membiarkan separuh dari kekuatan sosialnya berada di pinggir sejarah,” ucap dia.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Megawati bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, harus diberi ruang untuk berkontribusi secara setara.
Pengalaman Pemerintahan Dan Kebijakan Publik
Sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati menuturkan bahwa pengalamannya memimpin pemerintahan memberikan pelajaran penting tentang arti keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut dia, kualitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keberagaman perspektif yang terlibat di dalamnya.
Megawati menyatakan bahwa pemerintahan yang adil dan efektif tidak mungkin dibangun dengan mengecualikan perempuan dari proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan, kata dia, berpengaruh langsung terhadap substansi dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat luas.
Namun, Megawati juga mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipersempit hanya pada persoalan keterwakilan jabatan atau angka statistik semata. Yang lebih penting adalah keterlibatan perempuan secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara.
“Negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki ruang, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara,” jelas Megawati.
Menurutnya, tanpa jaminan tersebut, partisipasi perempuan berisiko menjadi formalitas belaka, tanpa memberikan dampak nyata bagi perubahan sosial dan kualitas pemerintahan.
Pengakuan Internasional Dan Kehadiran Tokoh Nasional
Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati oleh Princess Nourah Bint Abdulrahman University menjadi penegasan atas kontribusinya dalam pemikiran kenegaraan dan isu-isu kemanusiaan. Acara tersebut digelar di Riyadh, Arab Saudi, Senin, sembilan Februari dua ribu dua puluh enam waktu setempat.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam acara penganugerahan tersebut. Di antaranya putra Megawati yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan M. Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, serta Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga putri Megawati.
Selain itu, jajaran diplomatik Indonesia juga tampak mendampingi, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan dukungan dan penghargaan terhadap kiprah Megawati di tingkat nasional maupun internasional.
Sebelum menerima gelar kehormatan dari PNU, Megawati tercatat telah memperoleh sepuluh gelar doktor kehormatan serta tiga profesor kehormatan dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri.
Pengakuan tersebut menempatkan Megawati sebagai salah satu tokoh Indonesia dengan kontribusi pemikiran yang diakui secara global, khususnya dalam isu kepemimpinan, kebangsaan, dan peran perempuan dalam pembangunan negara.