JAKARTA - Pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan nasional.
Di tengah kompleksitas pembangunan desa dan kelurahan, kebutuhan akan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin mendesak.
Salah satu program yang sangat bergantung pada ketersediaan data presisi adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai integrasi data nasional melalui kebijakan Satu Data Indonesia memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan koperasi berbasis desa dan kelurahan.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Satu Data akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih efektif, termasuk dalam program Kopdes Merah Putih,” kata Ferry.
Integrasi Data Sebagai Fondasi Pembangunan Koperasi
Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk menyatukan, mengintegrasikan, dan menjamin validitas data lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan pembangunan nasional berbasis data yang akurat, presisi, dan terkoordinasi dengan baik.
Dalam konteks pembangunan Kopdes Merah Putih, integrasi data menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ferry mengakui bahwa selama ini salah satu tantangan utama dalam pembangunan koperasi desa adalah keterbatasan data presisi di tingkat desa.
Data mengenai jumlah kepala keluarga, penerima LPG bersubsidi, hingga pengguna pupuk bersubsidi kerap kali belum sinkron dan berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi program.
Ketidaktepatan data tersebut tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga membuka celah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Satu Data Indonesia dipandang sebagai solusi untuk menutup celah tersebut melalui sistem data yang terverifikasi dan terintegrasi.
Tantangan Validitas Data Di Tingkat Desa
Menkop menekankan bahwa validitas data kini telah menjadi kebutuhan mendesak dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang sahih, risiko kesalahan sasaran dan ketidakefisienan anggaran akan terus berulang.
Dalam pembangunan Kopdes Merah Putih, tantangan ini semakin nyata karena berhadapan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang beragam.
Ferry menyebutkan bahwa rendahnya kualitas data dapat memicu kesimpangsiuran informasi antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik sekaligus menghambat pencapaian tujuan pembangunan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa.
“Kalau tanpa kerja kolaboratif, masalahnya adalah validitas rendah hingga kesimpangsiuran data,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koperasi telah melakukan berbagai upaya, mulai dari percobaan aplikasi presisi, pengumpulan data melalui numerator, hingga pemanfaatan analisis berbasis kecerdasan buatan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan.
Peran Kolaborasi Lintas Kementerian Dan Lembaga
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga integrasi data nasional. Menkop menilai bahwa tidak ada satu institusi pun yang mampu mengelola data pembangunan secara mandiri. Sinergi antarlembaga diperlukan agar data yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan dapat digunakan secara bersama.
Pendekatan kolaboratif ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan Kopdes Merah Putih benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat desa.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi konflik kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Ferry menegaskan bahwa keberhasilan Satu Data Indonesia akan sangat menentukan efektivitas berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Integrasi data diyakini mampu mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Komitmen Nasional Mewujudkan Pembangunan Berbasis Data
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa inisiatif Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan wujud komitmen bersama untuk memastikan pembangunan nasional berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Ia menilai bahwa pendekatan ilmiah dalam perencanaan pembangunan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” ujar Rachmat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Sinergi untuk Negeri oleh lintas kementerian, lembaga, serta kepala daerah. Langkah ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan Satu Data Indonesia sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap pembangunan Kopdes Merah Putih dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. Dengan data yang valid dan terintegrasi, koperasi desa diharapkan mampu tumbuh sebagai kekuatan ekonomi lokal yang inklusif, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.