JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan ambisius untuk mengakhiri ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk avtur, pada 2027.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mencapai ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri dan pengembangan infrastruktur kilang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penghentian impor ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan solar pada 2026.
Bahlil menjelaskan bahwa keberhasilan ini berkat surplus produksi yang dihasilkan dari program mandatori biodiesel, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Dengan optimisme ini, pemerintah juga menyiapkan strategi konversi surplus produksi solar untuk dijadikan bahan baku avtur, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor avtur pada 2027.
Kebijakan Penghentian Impor Solar Dimulai 2026
Salah satu target utama dalam kebijakan ini adalah penghentian impor solar yang diproyeksikan mulai 2026. Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia akan cukup memproduksi solar dalam negeri berkat program biodiesel yang telah memasuki tahap mandatori. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan alokasi produksi dalam negeri untuk kebutuhan domestik tanpa lagi bergantung pada impor solar.
"Karena kita surplus, maka 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar," ujar Bahlil.
Ketersediaan pasokan solar dari dalam negeri ini diperkuat dengan beroperasinya kilang-kilang baru, salah satunya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diharapkan segera memberikan kontribusi signifikan bagi pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
Mengalihkan Produksi Solar Menjadi Avtur
Tak hanya solar, penghentian impor avtur juga menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam kemandirian energi. Untuk mewujudkannya, pemerintah bersama Pertamina sedang mengembangkan rencana konversi surplus produksi solar menjadi bahan baku avtur.
Bahlil menjelaskan, "Nanti dikonversi menjadi bahan baku avtur, agar 2027 kita sudah tidak lagi impor avtur."
Langkah ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar yang sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi harga dunia.
Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat mencapai kemandirian energi secara lebih menyeluruh pada 2027. Hanya impor minyak mentah yang masih dipertahankan, sementara BBM jadi dan avtur diharapkan dapat diproduksi sepenuhnya di dalam negeri.
Dampak pada Industri dan SPBU Swasta
Keputusan pemerintah untuk menghentikan impor solar juga akan berdampak pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Sejak Desember 2025, Kementerian ESDM telah mengirimkan surat kepada seluruh badan usaha untuk memulai negosiasi dengan Pertamina terkait pasokan solar dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa tambahan kuota impor solar jenis CN48 tidak akan diperpanjang setelah Maret 2026.
"Kami sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina. Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar," kata Laode.
Artinya, SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo, akan mulai mengalihkan sumber pasokan solar mereka ke produksi dalam negeri, terutama dari Kilang Balikpapan yang baru saja direvitalisasi melalui proyek RDMP.
Kilang RDMP Balikpapan: Pilar Kemandirian Energi
Proyek RDMP Kilang Balikpapan menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Kilang ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi BBM dalam negeri, termasuk solar dan avtur, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor kedua jenis BBM tersebut.
Pemerintah memandang proyek ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi defisit neraca perdagangan energi, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menegaskan bahwa mulai 2026, Indonesia tidak akan lagi mengeluarkan izin impor solar. Jika masih terdapat impor solar pada awal 2026, hal itu merupakan sisa kontrak impor dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pada tahun yang sama, seluruh kebutuhan solar di dalam negeri akan dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri.
Mewujudkan Swasembada Energi dengan Surplus Produksi
Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat mewujudkan swasembada untuk solar dan avtur pada 2026. Yuliot menjelaskan, "Asumsinya pada tahun ini kita juga bisa surplus dan juga swasembada untuk solar dan avtur." Hal ini didukung oleh peningkatan produksi kilang RDMP Balikpapan yang targetnya segera beroperasi.
Pemerintah berharap, dengan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri, Indonesia dapat sepenuhnya mengandalkan produksi energi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan BBM dan avtur.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global.
Menatap Masa Depan Energi Indonesia
Pemerintah Indonesia sangat berfokus pada pengembangan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan berbagai proyek strategis seperti RDMP Balikpapan dan konversi bahan bakar, Indonesia diharapkan dapat berhenti mengimpor BBM dan avtur dalam beberapa tahun mendatang.
Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih mandiri dalam hal energi, memperkuat ekonomi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar negeri.
Sebagai tambahan, sektor energi dalam negeri akan semakin berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan dukungan semua pihak, Indonesia bisa mencapai kemandirian energi yang optimal pada 2027.