JAKARTA - Upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terus diperkuat melalui kerja sama internasional dan kebijakan konservasi berbasis masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan alam tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat adat, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi global untuk menghadapi ancaman kejahatan satwa liar lintas negara.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan bersama Royal Foundation di London, Inggris. Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan langkah-langkah strategis yang telah dan sedang dijalankan untuk menjaga keanekaragaman hayati dunia, mulai dari penguatan hutan adat hingga perlindungan satwa liar di habitat alaminya.
Penguatan Hutan Adat Sebagai Pilar Konservasi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat menjadi pilar utama dalam strategi konservasi nasional Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan hutan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem.
"Pengakuan hutan adat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati," kata Raja Antoni.
Ia menjelaskan, pendekatan ini diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengakuan hukum, masyarakat adat memiliki kepastian dalam mengelola wilayahnya secara berkelanjutan, sekaligus menjaga hutan dari ancaman perusakan.
Pada November 2025, dalam United for Wildlife Global Summit di Brasil, Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat. Target tersebut didukung oleh kemajuan signifikan sepanjang 2025, dengan berbagai unit hutan adat yang tengah melalui tahapan penetapan.
"Sepanjang tahun 2025, kemajuan nyata telah dicapai, dengan sejumlah unit hutan adat yang sedang melalui tahapan penetapan, konsolidasi, verifikasi, hingga penetapan hukum," kata Menhut.
Untuk menjaga kredibilitas dan kualitas proses tersebut, pemerintah telah menerbitkan Pedoman bagi Calon Verifikator Hutan Adat serta melaksanakan program peningkatan kapasitas di berbagai wilayah.
Mitigasi Konflik Manusia Dan Satwa Liar
Selain penguatan hutan adat, Indonesia juga menaruh perhatian besar pada upaya mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar. Salah satu fokus utama adalah konflik manusia dan gajah di Sumatra, yang selama ini menjadi tantangan serius bagi konservasi dan keselamatan masyarakat.
Raja Antoni menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan mitigasi konflik manusia-gajah dengan target yang jelas. "Peta jalan mitigasi konflik manusia-gajah menargetkan 75 persen konflik dapat dikelola secara efektif dan penurunan risiko hingga 75 persen pada 2030," ujarnya.
Upaya mitigasi tersebut mencakup pengelolaan habitat, peningkatan sistem peringatan dini, serta pelibatan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi kerugian ekonomi, menjaga keselamatan warga, dan memastikan kelangsungan hidup satwa liar di habitat alaminya.
Menurut Menhut, penanganan konflik manusia dan satwa liar harus dilakukan secara terpadu. Tanpa langkah yang sistematis, konflik berpotensi memicu perburuan atau tindakan balasan yang justru memperparah ancaman terhadap satwa dilindungi.
Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Kejahatan Satwa
Dalam pertemuan bersama Royal Foundation, Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam menekan kejahatan satwa liar. Pemerintah memperkuat patroli di habitat-habitat kritis, meningkatkan pengawasan di bandara dan pelabuhan, serta memulangkan satwa hasil perdagangan ilegal ke habitat alaminya.
Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menekan perburuan dan perdagangan satwa liar lintas negara yang masih menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Selain pengawasan fisik, Indonesia juga memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan satwa.
Menhut menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks. Pemerintah turut menggandeng platform digital untuk mencegah perdagangan satwa liar secara daring.
"Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi melalui sistem elektronik," ujar Raja Antoni.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menutup celah perdagangan ilegal di ruang digital, sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan satwa dilindungi.
Diplomasi Lingkungan Dan Kemitraan Global
Kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di London juga merupakan bagian dari diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat global. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peusangan Elephant Conservation Initiative Breakfast Discussion bersama King Charles III pada 21 Januari 2026.
Sebelumnya, Raja Antoni turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo di London pada 18 Januari 2026 malam. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan jajaran menteri lain yang hadir secara daring keesokan harinya.
Royal Foundation sendiri merupakan lembaga filantropi berbasis di Inggris yang didirikan oleh keluarga kerajaan. Lembaga ini mendukung berbagai inisiatif global di bidang pelestarian lingkungan, aksi iklim, kesehatan mental, serta pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan strategis yang berkelanjutan dan berdampak luas.
Melalui kerja sama dengan Royal Foundation, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi sebagai salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dunia, sekaligus memperluas jejaring kolaborasi internasional untuk konservasi yang lebih efektif.