JAKARTA - Keputusan pemerintah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bagi PT Vale Indonesia Tbk menjadi sorotan serius di industri pertambangan nasional.
Alih-alih memberi kepastian penuh terhadap rencana ekspansi, persetujuan tersebut justru memunculkan tantangan baru karena kuota produksi yang diberikan dinilai jauh dari kebutuhan riil perusahaan.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan proyek pengolahan nikel yang tengah dikembangkan Vale di sejumlah wilayah strategis.
PT Vale Indonesia menilai, kebijakan kuota produksi yang terbatas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut komitmen investasi jangka panjang yang telah dirancang bersama para mitra dan pemangku kepentingan.
Dengan latar tersebut, perusahaan berharap adanya ruang dialog lanjutan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan industri.
Kuota Produksi Dinilai Jauh dari Kebutuhan
Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, mengungkapkan bahwa RKAB 2026 yang disahkan pada Kamis, 15 Januari 2026, hanya menyetujui sekitar 30 persen dari total volume produksi yang sebelumnya diajukan perusahaan.
Menurut Bernardus, kuota tersebut berpotensi menghambat pemenuhan komitmen perusahaan terhadap pengembangan pabrik pengolahan nikel di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako.
Ketiga wilayah tersebut menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi Vale Indonesia, sejalan dengan kebijakan nasional penguatan industri pengolahan mineral.
“Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT. Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta kemungkinan bisa tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas,” kata Bernardus.
Ia menekankan bahwa keterbatasan kuota bukan hanya berdampak pada sisi produksi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesinambungan pasokan bahan baku bagi fasilitas pengolahan yang tengah dibangun.
Harapan Revisi RKAB ke Pemerintah
Menyikapi kondisi tersebut, manajemen PT Vale Indonesia berharap pemerintah membuka ruang bagi pengajuan revisi RKAB 2026. Revisi ini diharapkan dapat memberikan volume produksi yang lebih memadai agar perusahaan tetap dapat memenuhi komitmen kepada mitra strategis dan pemegang saham.
“Jadi mudah-mudahan kami PT. Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami,” ujar Bernardus.
Permohonan revisi tersebut dinilai penting, mengingat proyek-proyek pengolahan nikel yang tengah berjalan membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jangka panjang. Tanpa volume produksi yang sesuai, efektivitas investasi bernilai besar yang telah digelontorkan berisiko tidak optimal.
Di sisi lain, Vale Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Perusahaan menilai dialog konstruktif dengan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan yang diterapkan dapat selaras dengan kebutuhan industri sekaligus kepentingan nasional.
Fokus Pemulihan Operasional dan Konstruksi
Sebelumnya, PT Vale Indonesia telah menyampaikan bahwa RKAB 2026 telah resmi disahkan oleh Kementerian ESDM pada 15 Januari 2026. Dengan terbitnya persetujuan tersebut, perusahaan kini berfokus memulihkan operasional dan kegiatan konstruksi di Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi.
Bernardus menjelaskan, pemulihan ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara aktivitas yang sebelumnya terjadi. Dengan perizinan yang telah lengkap, perusahaan memastikan seluruh kegiatan kembali berjalan sesuai ketentuan.
“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berlakunya RKAB 2026 menjadi landasan bagi perusahaan untuk melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan pemerintah, sembari tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan regulasi.
Investasi Hilirisasi dan Daya Saing Global
Selain fokus pada operasional, PT Vale Indonesia juga melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi serta pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan.
Salah satu proyek strategis yang terus didorong adalah High Pressure Acid Leach (HPAL), yang bertujuan meningkatkan nilai tambah nikel Indonesia di pasar global.
Pengembangan teknologi ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi mineral dan mendorong industri berbasis energi bersih.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Vale Indonesia optimistis dapat berkontribusi lebih besar dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan industri baterai.
Namun demikian, manajemen menegaskan bahwa keberhasilan investasi tersebut sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku. Oleh karena itu, penyesuaian kuota produksi melalui revisi RKAB menjadi salah satu faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan proyek.
Ke depan, PT Vale Indonesia berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat. Dengan kebijakan yang adaptif dan dialog terbuka, perusahaan menilai target hilirisasi nasional dan peningkatan daya saing industri nikel Indonesia dapat tercapai secara optimal.